Diskusi profesional mengenai dokumen ketenagakerjaan dan perlindungan hak pekerja terkait perubahan aturan pesangon tahun 2026

Aturan Pesangon 2026: Perubahan Perhitungan Setelah Berlakunya UU Pelindungan Ketenagakerjaan (UU No. 27 Tahun 2026)

Analisis Hukum Ketenagakerjaan
Terakhir diperbarui: 7 November 2026 | Untuk pekerja PKWTT (karyawan tetap)

Apakah besaran pesangon berubah setelah berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan? Ya. Untuk sejumlah alasan pemutusan hubungan kerja (PHK), ketentuan baru menetapkan pengali uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja yang berbeda dari PP Nomor 35 Tahun 2021. Namun, tidak semua ketentuan lama otomatis tidak berlaku, dan tidak setiap perselisihan PHK dapat langsung dihitung hanya dengan memilih suatu alasan.

Cara hitung pesangon dengan undang-undang baru

Untuk menghitung pesangon menurut UU Ketenagakerjaan baru, tentukan alasan PHK, masa kerja, dan dasar upah bulanan. Gunakan tabel masa kerja untuk menghitung dasar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, lalu terapkan pengali sesuai alasan PHK. Tambahkan uang penggantian hak yang relevan dan periksa ketentuan peralihan jika kasus melintasi tanggal berlaku.

  1. Cocokkan alasan PHK dan syaratnya.
  2. Tentukan masa kerja dan upah dasar.
  3. Terapkan pengali UP dan UPMK.
  4. Tambahkan UPH yang berlaku dan periksa ketentuan peralihan.

Coba kalkulator pesangon UU 27/2026 untuk memasukkan data simulasi Anda.

Perubahan tersebut penting bagi pekerja, pengusaha, pengelola sumber daya manusia, dan praktisi hukum. Perhitungan hak akibat PHK perlu dimulai dari penentuan dasar hukum, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan masa kerja, dasar upah, dan komponen hak yang benar-benar dapat diterapkan.

1. Latar Belakang dan Mulai Berlakunya UU No. 27 Tahun 2026

UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan dan mulai berlaku pada 28 Oktober 2026. Pasal 313 menetapkan bahwa UU mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 312 memberi tenggat paling lama satu tahun sejak pengundangan untuk menetapkan peraturan pelaksanaan. Istilah “masa transisi satu tahun” dalam pemberitaan perlu dibedakan dari tanggal mulai berlaku UU tersebut.

Undang-undang ini menyatukan kembali sejumlah materi hukum ketenagakerjaan, dengan memperhatikan antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Dalam konteks PHK, ketentuan yang perlu diperiksa terutama mencakup Pasal 228–235 mengenai mekanisme PHK serta komponen hak, Pasal 236–249 mengenai pengali kompensasi berdasarkan alasan PHK, dan Pasal 300 serta Pasal 310–313 mengenai ketentuan peralihan dan penutup.

Pembaruan regulasi ini tidak berarti semua pekerja yang di-PHK otomatis memperoleh pesangon lebih besar. Besaran hak tetap tergantung pada alasan hukum yang terbukti, masa kerja, upah yang menjadi dasar perhitungan, bentuk hubungan kerja, dan ketentuan lain yang relevan.

2. Apakah PP No. 35 Tahun 2021 Masih Berlaku?

PP Nomor 35 Tahun 2021 belum otomatis kehilangan keberlakuan seluruhnya. Pasal 310 UU 27/2026 mempertahankan peraturan pelaksana sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan UU yang baru. Di sisi lain, Pasal 311 mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 serta bagian tertentu dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 sebagaimana dirinci dalam pasal itu.

Karena itu, pembaca perlu membedakan tiga keadaan hukum berikut:

  1. Ketentuan yang sejalan, misalnya penggunaan masa kerja dan dasar upah tertentu, tetap dapat dijadikan rujukan sesuai batas keberlakuannya.
  2. Ketentuan yang diatur berbeda secara tegas dalam UU baru, misalnya pengali kompensasi untuk alasan PHK tertentu, harus mengikuti aturan yang lebih tinggi dan lebih baru pada perkara yang tunduk pada rezim tersebut.
  3. Ketentuan lama yang kategorinya tidak dirumuskan sebagai alasan tersendiri dalam Pasal 231 UU baru, misalnya efisiensi dalam Pasal 43 PP 35/2021 atau pelanggaran bersifat mendesak dalam Pasal 52 ayat (2) PP tersebut, memerlukan pemeriksaan khusus atas hubungan normanya. Tidak tepat langsung mempertahankan, menghapus, atau menerapkan pengalinya tanpa analisis hukum.

Dengan demikian, pernyataan sederhana seperti “PP 35/2021 sudah dicabut semuanya” ataupun “semua formula PP 35/2021 tetap berlaku” sama-sama tidak tepat.

3. Apa yang Berubah dalam Rumus UP, UPMK, UPH, dan Uang Pisah?

A. Uang pesangon (UP)

Menurut Pasal 232 ayat (2) UU 27/2026, besaran dasar UP dihitung berdasarkan masa kerja, dari 1 bulan upah untuk masa kerja kurang dari satu tahun sampai 9 bulan upah untuk masa kerja delapan tahun atau lebih. Pasal ini menggunakan rumusan paling sedikit. Besaran akhir untuk kategori PHK tertentu diperoleh setelah dikalikan dengan faktor menurut alasan PHK yang berlaku.

Rumus ilustratif: UP = dasar bulan UP × upah dasar sebulan × pengali alasan PHK.

B. Uang penghargaan masa kerja (UPMK)

Berdasarkan Pasal 232 ayat (3), UPMK dimulai pada masa kerja tiga tahun (dasar 2 bulan upah), dan meningkat sampai 10 bulan upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih. Pengalinya juga dapat berbeda menurut alasan PHK. Pada beberapa kategori, pekerja tidak memperoleh UP atau UPMK, tetapi tetap dapat mempunyai hak lain.

Rumus ilustratif: UPMK = dasar bulan UPMK × upah dasar sebulan × pengali alasan PHK.

C. Uang penggantian hak (UPH)

Pasal 232 ayat (4) mengatur komponen UPH berupa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang pekerja beserta keluarga ke tempat pekerja diterima bekerja, dan/atau hak lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (PKB). Komponen UPH memerlukan data nyata; tidak semestinya dihitung dengan nominal otomatis tanpa bukti haknya.

D. Uang pisah dan dasar upah

Pasal 233 mengatur uang pisah untuk alasan tertentu. Apabila perusahaan tidak mengatur besarannya, Pasal 233 ayat (2) menggunakan frasa “dapat ditetapkan” paling sedikit satu bulan upah. Penggunaan frasa tersebut memerlukan penafsiran sesuai kondisi hubungan kerja dan ketentuan yang berlaku; besaran satu bulan upah tidak dapat dipandang otomatis sebagai hak yang selalu timbul dalam setiap pengakhiran hubungan kerja.

Pasal 234 menetapkan dasar penghitungan UP/UPMK berupa upah pokok dan tunjangan tetap; ketentuan tersendiri berlaku bagi pekerja dengan upah harian atau satuan hasil. Perhitungan manfaat program pensiun juga perlu dipisahkan dan dinilai berdasarkan Pasal 248, termasuk porsi iuran pemberi kerja dan kemungkinan selisih yang masih harus dibayar.

4. Tabel Perbandingan Pengali Pesangon: PP 35/2021 dan UU 27/2026

Tabel berikut membandingkan pengali UP dan UPMK, bukan nominal rupiah. Angka hanya dapat diterapkan apabila fakta dan persyaratan hukum kategori tersebut terpenuhi. Untuk beberapa kategori yang mengalami perubahan rumusan, perbandingannya bersifat padanan terdekat, bukan persamaan keadaan hukum yang sempurna.

Alasan/keadaan PHK PP 35/2021 (UP; UPMK) UU 27/2026 (UP; UPMK) Dasar pasal dan catatan
Penggabungan/peleburan/pemisahan, pekerja tidak bersedia melanjutkan 1×; 1× 1×; 1× PP Pasal 41; UU Pasal 236(1)
Pengambilalihan/penggabungan, pemberi kerja tidak bersedia menerima pekerja Padanan lama pengambilalihan: 1×; 1× 2×; 1× PP Pasal 42(1); UU Pasal 236(2). Unsur kedua kategori tidak identik
Pengambilalihan dan perubahan syarat kerja, pekerja tidak bersedia melanjutkan 0,5×; 1× 1×; 1× PP Pasal 42(2); UU Pasal 236(1)
Perusahaan tutup akibat kerugian terus-menerus selama dua tahun 0,5×; 1× 1×; 1× PP Pasal 44(1); UU Pasal 237. Rumusan kondisi kerugian lama lebih luas
Perusahaan tutup bukan karena rugi / keputusan pemilik untuk tutup permanen 1×; 1× 1×; 1,5× PP Pasal 44(2); UU Pasal 238. Perlu pembuktian keputusan tutup permanen
Keadaan memaksa (kahar) disertai penutupan perusahaan 0,5×; 1× 1×; 1× PP Pasal 45(1); UU Pasal 239
Keadaan memaksa (kahar) tanpa penutupan perusahaan 0,75×; 1× 1×; 1× PP Pasal 45(2); UU Pasal 239
PKPU akibat kerugian perusahaan 0,5×; 1× 1×; 1× PP Pasal 46(1); UU Pasal 240
Pailit 0,5×; 1× 1×; 1× PP Pasal 47; UU Pasal 240
Pekerja meminta PHK karena perbuatan pengusaha yang memenuhi unsur hukum 1×; 1× 2×; 1× PP Pasal 48; UU Pasal 231(g) jo. 241(1)
Pelanggaran pekerja setelah SP1, SP2, dan SP3 sesuai ketentuan 0,5×; 1× 1×; 1× PP Pasal 52(1); UU Pasal 231(k) jo. 244
Sakit berkepanjangan/disabilitas akibat kecelakaan kerja lebih dari 12 bulan, atas permohonan pekerja 2×; 1× 2×; 2× PP Pasal 55(2); UU Pasal 246. Tidak otomatis berlaku untuk PHK atas inisiatif pengusaha
Memasuki usia pensiun 1,75×; 1× 2×; 1× PP Pasal 56; UU Pasal 247, dengan penilaian Pasal 248
Pekerja meninggal dunia (hak ahli waris) 2×; 1× 2×; 1× PP Pasal 57; UU Pasal 249

Kategori yang tidak dapat langsung diberi pengali baru: Efisiensi untuk mencegah kerugian (PP 35/2021 Pasal 43 ayat (2)) dan pelanggaran bersifat mendesak (Pasal 52 ayat (2)) tidak disebut sebagai kategori tersendiri dalam Pasal 231 UU 27/2026. Status dan keterterapannya memerlukan kajian khusus berdasarkan Pasal 310 serta fakta perkara. Oleh karena itu, penggunaan alasan tersebut dalam sengketa konkret perlu disertai argumentasi mengenai keberlakuan norma serta kesesuaiannya dengan undang-undang baru.

5. Ketentuan Peralihan UU No. 27 Tahun 2026: Bagaimana dengan Gugatan yang Telah Didaftarkan di PHI?

Titik tolak ketentuan peralihan adalah tanggal pendaftaran gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), bukan semata tanggal terjadinya PHK.

Pasal 300 UU No. 27 Tahun 2026 mengatur bahwa gugatan perselisihan hubungan industrial yang telah didaftarkan di PHI sebelum UU tersebut mulai berlaku pada 28 Oktober 2026, penyelesaian materi gugatannya dilaksanakan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023. Dengan demikian, ketentuan ini secara khusus melindungi kesinambungan dasar hukum perkara yang sudah terdaftar di pengadilan sebelum tanggal berlakunya UU baru.

Pembedaan berikut perlu diperhatikan:

  1. Gugatan telah terdaftar di PHI sebelum 28 Oktober 2026. Pasal 300 secara eksplisit menetapkan rezim hukum materiil yang digunakan untuk menyelesaikan gugatan tersebut.
  2. Gugatan baru didaftarkan di PHI pada atau setelah 28 Oktober 2026, sedangkan peristiwa PHK terjadi sebelumnya. Kondisi ini tidak secara khusus diselesaikan oleh rumusan Pasal 300. Penentuan norma materiil yang berlaku harus menilai saat timbulnya hak dan kewajiban, kronologi peristiwa, tahap penyelesaian perselisihan, dan prinsip keberlakuan hukum menurut waktu. Tidak dapat disimpulkan hanya dari tanggal pendaftaran maupun tanggal PHK bahwa seluruh pengali baru berlaku surut.
  3. PHK dan perselisihannya timbul pada atau setelah 28 Oktober 2026. UU baru menjadi kerangka hukum utama, dengan tetap memperhatikan peraturan pelaksana lama yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan menurut Pasal 310.

Pencatatan perselisihan pada instansi ketenagakerjaan atau pelaksanaan mediasi bukanlah pendaftaran gugatan di PHI. Keduanya merupakan tahapan yang berbeda. Perbedaan ini penting agar ketentuan Pasal 300 tidak diterapkan secara meluas melampaui rumusannya.

Selanjutnya, Pasal 310 tetap mempertahankan keberlakuan peraturan pelaksana lama sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 27 Tahun 2026. Pasal 312 memberikan batas waktu paling lama satu tahun sejak pengundangan untuk penetapan peraturan pelaksanaan UU baru. Kedua ketentuan ini perlu dibaca bersama Pasal 300 ketika menganalisis perkara pada masa peralihan.

6. Contoh Perbandingan Perhitungan Pesangon Sebelum dan Sesudah UU Baru

Misalkan seorang pekerja PKWTT mempunyai masa kerja tepat enam tahun dan upah dasar Rp10.000.000 per bulan. Berdasarkan tabel masa kerja, dasar UP adalah 7 bulan upah = Rp70.000.000 dan dasar UPMK 3 bulan upah = Rp30.000.000.

Contoh alasan PHK Perhitungan PP 35/2021 Perhitungan UU 27/2026 Selisih ilustratif
Pelanggaran setelah SP1–SP3 Rp65.000.000 Rp100.000.000 +Rp35.000.000
Pensiun Rp152.500.000 Rp170.000.000 +Rp17.500.000
Perusahaan tutup karena rugi terus-menerus dua tahun Rp65.000.000 Rp100.000.000 +Rp35.000.000
Permohonan PHK karena perbuatan pengusaha yang memenuhi syarat Rp100.000.000 Rp170.000.000 +Rp70.000.000
Sakit lebih dari 12 bulan atas permohonan pekerja Rp170.000.000 Rp200.000.000 +Rp30.000.000

Angka tersebut merupakan UP + UPMK, belum memasukkan UPH, uang pisah apabila berlaku, komponen hak khusus, pengaruh manfaat pensiun, atau perlakuan pajak. Contoh ini membandingkan besaran menurut masing-masing aturan; bukan berarti suatu kejadian masa lalu dapat secara otomatis dihitung ulang memakai undang-undang baru.

Khusus pekerja pada usaha mikro atau kecil, Pasal 250 UU 27/2026 mengatur penentuan besaran kompensasi berdasarkan kesepakatan. Karena itu, angka simulasi umum tidak semestinya dipakai sebagai penetapan final tanpa memeriksa ketentuan yang relevan.

7. Pedoman Praktis Menentukan Hak Pekerja Akibat PHK Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku

Perubahan pengali tidak dapat dipisahkan dari persoalan keabsahan alasan PHK dan ketepatan dasar perhitungan. Penentuan hak perlu dilakukan secara berurutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

  1. Pastikan status hubungan kerja. Periksa apakah pekerja terikat PKWTT atau PKWT. Ketentuan pesangon PKWTT tidak dapat langsung disamakan dengan kompensasi berakhirnya PKWT.
  2. Susun kronologi dan periksa ketentuan peralihan. Identifikasi tanggal terjadinya peristiwa dan, jika terdapat sengketa, tanggal gugatan didaftarkan di PHI. Terapkan Pasal 300 secara tepat sesuai ruang lingkupnya.
  3. Uji alasan dan prosedur PHK. Cocokkan alasan yang digunakan dengan Pasal 231 serta ketentuan hubungan industrial yang terkait; periksa dokumen perusahaan, surat pemberitahuan, perundingan bipartit, dan proses penyelesaian perselisihan.
  4. Tentukan dasar upah dan masa kerja. Hitung upah yang relevan menurut Pasal 234, termasuk tata cara khusus upah harian atau satuan hasil, serta masa kerja yang menjadi dasar UP dan UPMK dalam Pasal 232.
  5. Terapkan faktor pengali yang sesuai dengan alasan hukum. Periksa pasal kompensasi terkait serta syarat penerapannya. Hindari menggunakan pengali suatu alasan PHK untuk alasan lain hanya karena nilai akhirnya serupa.
  6. Periksa komponen hak lainnya. Identifikasi UPH, uang pisah jika berlaku, hak berdasarkan perjanjian kerja/peraturan perusahaan/PKB, serta dampak manfaat pensiun menurut Pasal 248. Perlakuan pajak perlu dianalisis secara terpisah.
  7. Verifikasi hasil dan mekanisme penyelesaian perselisihan. Cocokkan seluruh komponen dengan bukti pendukung. Jika dasar PHK atau jumlah hak diperselisihkan, gunakan mekanisme penyelesaian hubungan industrial yang tersedia menurut peraturan yang berlaku.

Prinsip terpenting adalah memastikan lebih dahulu dasar hukum yang benar, baru menghitung besaran hak. Penjumlahan yang tepat secara matematis tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa dasar PHK dan faktor pengalinya sudah tepat secara hukum.

Penutup

UU No. 27 Tahun 2026 membawa perubahan nyata pada sejumlah pengali kompensasi PHK. Perhitungan yang profesional tidak hanya memastikan aritmetika benar, tetapi juga memastikan alasan PHK, dasar upah, aturan peralihan, dan komponen hak dipilih secara tepat. Tabel perbandingan di atas merupakan sarana edukasi; keabsahan PHK dan besaran hak akhir bergantung pada fakta, dokumen, peraturan yang berlaku, kesepakatan yang sah, atau putusan yang berwenang.

Layanan Konsultasi dan Pendampingan Hukum Ketenagakerjaan

Effendi & Partners Law Office memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum ketenagakerjaan bagi pekerja maupun pemberi kerja, berdasarkan pemeriksaan fakta, dokumen, dan ketentuan yang berlaku. Lingkup layanan meliputi:

  • Penelaahan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama (PKB).
  • Analisis alasan PHK, perhitungan hak pekerja, serta penilaian risiko hukum.
  • Pendampingan perundingan bipartit dan mediasi perselisihan hubungan industrial.
  • Pendampingan dan penanganan perkara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Untuk informasi dan konsultasi lebih lanjut, silakan menghubungi kantor kami melalui:

📱 WhatsApp / HP: +62 851 7315 6977
Website: effendipartners.com

Informasi ini bersifat umum. Pengiriman pesan tidak dengan sendirinya membentuk hubungan advokat–klien.

Rujukan peraturan resmi

Catatan redaksi: Artikel ini merupakan informasi hukum umum dan tidak menggantikan analisis atas fakta, bukti, dan dokumen dalam perkara tertentu. Penafsiran kategori PHK yang berubah serta persoalan peralihan perlu ditinjau kembali jika terdapat peraturan pelaksanaan atau putusan terbaru.

Bagikan artikel via WhatsApp

Gunakan kalkulator untuk hitung pesangon 2026 dan melihat rincian hasil simulasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pengali 0,5× masih bisa digunakan?

Periksa alasan PHK dan aturan yang berlaku pada perkara tersebut. Untuk perusahaan yang tutup karena rugi terus-menerus dua tahun, Pasal 44 ayat (1) PP 35/2021 memuat 0,5× UP, sedangkan Pasal 237 UU 27/2026 memuat 1× UP.

Apakah PP 35/2021 masih berlaku?

Pasal 310 UU 27/2026 mempertahankan peraturan pelaksanaan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru. Keterterapan ketentuan tertentu perlu diperiksa sesuai kasus.

Berapa contoh pesangon untuk masa kerja tepat enam tahun?

Pada upah Rp10 juta per bulan dan perusahaan tutup karena rugi terus-menerus dua tahun, contoh dalam artikel menghasilkan UP Rp70 juta dan UPMK Rp30 juta. Total Rp100 juta sebelum UPH atau penyesuaian lain.

Bagaimana jika gugatan sudah terdaftar di PHI sebelum UU berlaku?

Pasal 300 mengatur bahwa materi gugatan yang sudah didaftarkan di PHI sebelum UU berlaku diselesaikan berdasarkan UU 13/2003 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 6/2023.

Bagaimana ketentuan untuk usaha mikro dan kecil?

Menurut Pasal 250, besaran hak pekerja akibat PHK pada usaha mikro dan kecil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja.

Apakah UU mengatur dana cadangan pesangon?

Pasal 253 ayat (5) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan pesangon diatur dengan Peraturan Pemerintah.